Revisi peraturan dan kegiatan bidang pengawasan kejaksaan Indonesia


Evi saptriyawati 2010

photo matanews.com

  1. Jaksa Agung Muda bekerjasama dengan Pusat Informasi Data dan Statistik Kriminal (Pusintakrim) telah berhasil menyusun data base laporan pengaduan yang on line keseluruh Kejaksaan Tinggi. Hal ini diharapkan dapat mempercepat proses penyelesaian Lapdu dan dapat menyajikan data terkait secara tepat dan akurat. Program ini menjadi salah satu quick wins dalam reformasi birokrasi.
  2. Dengan reformasi birokrasi Kejaksaan RI dituntut untuk melakukan pelayanan prima dan transparansi kepada publik atau masyarakat . Peran serta masyarakat sebagai sosial kontrol perlu mendapat resarpon positif. Atas dasar hal tersebut Kejaksaan RI telah membuka akses publik melalui penerapan sistem teknologi (IT) yaitu website Kejaksaan RI dengan alamat www.kejaksaan.go.id yang telah menyediakan kanal khusus untuk laporan pengaduan.
  3. Merumuskan perubahan susunanorganisasi Jaksa Agung Muda Pengawasan berdasarkan pendekatan kewilayahan kewenangan yang sama dalam seluruh objek pemeriksaan pada semua bidang semua bidang tugas, sehingga inspeksi yang dilakukan dapat lebih efektif dan efisien.
  4. Revisi atau penyempurnaan Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan (Juklak Was) tentang Ketentuan Penyelenggaraan dan Administrasi Pengawasan Kejaksaan RI.
  5. Pelaksanaan inspeksi umum serentak menggunakan Program Kerja Pengawasan (PKP) sebagai sarana untuk menilai satuan/unit kerja yang ada di lingkungan Kejaksaan RI.
  6. Penyempurnaan Instrumen Penilaian Kinerja Jaksa (IPKJ) dan Instrumen Penilaian Kinerja Pejabat Pengawasan Fungsional (IPKPPF) beserta petunjuk teknisnya.
  7. Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) peraturan Jaksa Agung RI Nomor: PER-067/A/JA/07/2007 tanggal 12 Juli 2007 tentang Kode Perilaku Jaksa.
  8. Menetapkan Cras Program penyelesaian tunggakan laporan pengaduan.
  9. Membentuk satuan tugas (Satgas) Penanganan Laporan Pengaduan (LAPDU) berdasarkan keputusan Jaksa Agung RI nomor: Kep-082/A/JA/06/2010 tanggal 14 Juni 2010 yang mempunyai tugas dan tanggungjawab menangani dan menyelesaikan Laporan Pengaduan (LAPDU) antara lain:
  • Penelaahan terhadap Laporan Pengaduan (LAPDU).
  • Melakukan kajian terhadap hasil klarifikasi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).
  • Melakukan tugas-tugas pengawasan fungsional.
  • Melaksanakan tugas-tugas lain atas perintah atasan/pimpinan yang dapat dipertanggung jawabakan.

10.  Standarisasi penjatuhan hukuman disiplin terhadap pegawai Kejaksaan RI baik Jaksa maupun Tata usaha yang terbukti     melakukan perbuatab tercela. Penyusunan tolak ukur penjatuhan hukuman disiplin sulit dilakukan karena bersifat kasuistis.

11. Melakukan up-date data-data Lapdu karena masih terjadi perbedaan data Lapdu.

12. Menetapkan standar kinerja dan Standar Operating Procedure (SOP) yang baku dibidang pengawasan.

Categories: Lintas Cakrawala | Tags: , , , , | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: